Returning to the delta, he took ship at Sunarganw (near Dacca) on a junk boundfor Java (i.e., Java Minor of Marco Polo, or Sumatra). Touching on the coast of Arakan or Burmah, he reached Sumatra in forty days, and was hospitality received at the court of Malik al-Dhahir, a zealous disciple of Islam, which had then recently spread among the states on the northern coast of that island. The king provided him with a junk in which to prosecute his voyage to China.
Senin, 08 Februari 2010
Malik al-Dhahir: Aceh King who provide a junk to Ibn Battuta to travel to China
Indian Influence in Indonesia
The islands of Sumatra and Java in Indonesia got their names from the original Indian names: Swarna-Dwipa ("gold island") and Yava-Dwipa ("rice island"; "yava" is barley in Sanskrit).
After the fall of Funan, a powerful Buddhist kingdom called Srivijaya rose to power on the southeastern coast of Sumatra Island in Indonesia. Srivijaya became a center of Buddhist learning and practice, as well as the main controller of naval trade with Indochina. They kept good trade relations with the Tang dynasty in China and the Islamic caliphates in the Middle East. They had competition from the Hindu Mataram kingdom in central and eastern Java. But another Buddhist kingdom, the Sailendras, arose in Java. In 775, the Saliendras overthrew the Hindu kings of Mataram. The then Buddhist kindgom of Mataram is known for building the gargantuan Borobudur temple in central Java.
But Buddhism was on the decline in Champa (Vietnam), Cambodia, and post-Gupta India. By 850, the Sailendra rulers of Mataram had converted to Hinduism and built Hindu temples to match Borobudur. Eventually Mataram was overthrown and Javanese pirates began raiding Srivijayan ships. The Srivijayans failed in getting help from China to fight the pirates. In the tenth century, both China and the Abbasid Caliphate crumpled, causing more economic problems for Srivijaya. In 1030, the Chola Empire of South India devastated Srivijaya and forced them to pay tribute until 1190. Srivijaya never recovered and the kingdoms of Sumatra and Java had limited power.
A new kingdom called Singosari arose in 1222 in Java. King Kertanagara extended his rule to nearby islands: Madura, Bali, the lesser Sundas, and southern Sumatra. But in 1289, he mistreated an envoy of Kublai Khan who was coming to demand submission to China, and the Mongols sent an army in response. Kertanagara was killed by a rival, Jayakatwang, of the Kediri kingdom, before the Mongols arrived. Kertanagara's son-in-law, Kertarajasa, used the Mongols to defeat Jayakatwang and then drove the Mongols back out of Indonesia. A new capital was established at Majapahit. During the reign of Kertarajasa's daughter (1329-1350), Majapahit became the center of what may have been the most powerful kingdom in Indonesian history, with the help of a skilled general named Gajah Mada. Gajah Mada continued to help the next ruler, Hayam Wuruk (1350-1389) rule the most glorious period of Javanese history. Java traded with everyone in Asia except for Sumatra, which rebelled briefly in 1377 to try to restore Srivijaya. The rebellion was crushed. But Java was in decline after Hayam Wuruk, who divided Java among his sons of concubines. Civil war broke out and in the early 1400s, a Chinese pirate captured Palembang (the capital of Srivijaya) and raided local ships until a Chinese fleet removed him and returned Palembang to Majapahit. Over the next century, Muslim influence increased in Indonesia, although it is known that a Hindu king named Ranavijaya ruled in Java as late as 1486. The rule of a non-Muslim ended around 1520 or 1530 according to Portuguese records, and the pre-Muslim era of Indonesia ended. Majapahit's culture has survived however: the island of Bali is now a haven for Indonesian Hinduism.
Ishaq bin Yahuda was murdered at the port of Sumatra
The subsequent, more documented Omani Jewish community was made famous by Ishaq bin Yahuda, a merchant who lived in the 9th century. Bin Yahuda lived in Sohar, and sailed for China between the years of 882 and 912 after an argument with a Jewish colleague, where he made a great fortune. He returned to Shoar and sailed for China again, but his ship was seized and bin Yahuda was murdered at the port of Sumatra.
Selasa, 02 Februari 2010
Kekayaan Negara Bertambah Rp 481,53 Triliun
Hasil inventarisasi aset negara yang dilakukan sejak tahun 2007 sampai akhir Januari 2010 ini telah dilakukan terhadap 20.055 satuan kerja (satker) di pemerintahan, dan menghasilkan koreksi penambahan nilai aset-aset negara sebesar Rp 481,53 triliun.
Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPR RI tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2008, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/2/2010).
Menurut Sri Mulyani, pemerintah telah menginventarisasi dan menilai BMN pada seluruh satker kementerian/lembaga (K/L) sejak kuartal III-2007.
"Sampai akhir Januari 2010, ada 20.055 satker telah menyelesaikan tugasnya. Dengan nilai koreksi penambahan nilai Rp 481,53 triliun," ujarnya.
Sri Mulyani menyatakan pemerintah telah melakukan inventarisasi dan penilaian BMN pada seluruh satker di Kementerian/Lembaga (K/L) sejak triwulan III-2007. Sedangkan, sampai akhir 2008 terdapat 10.254 dari 22.307 satker yang menyelesaikan inventarisasi. Inventarisasi dan penilaian BMN direncanakan selesai pada Maret 2010.
"Inventarisasi dan penilaian BMN merupakan hal baru yang dilakukan pemerintah semenjak kemerdekaan Republik Indonesia yang belum pernah disusun di Neraca Republik Indonesia. Permasalahan BMN yang menyangkut inventarisasi, penilaian, penertiban pemanfaatan aset/BMN menjadi perhatian kita bersama dan memerlukan waktu yang cukup untuk menyelesaikannya," ujarnya.
Untuk aset sebesar Rp 15,97 triliun yang belum dapat dijelaskan keberadaannya, Sri Mulyani menyatakan pemerintah telah mengidentifikasi keberadaan aset tersebut. Kemudian akan disesuaikan pada laporan keuangan.
Sebelumnya Fraksi PDIP Eriko Sotarduga dan Fraksi PPP Epyardi Asda, mempertanyakan aset K/L senilai Rp 15,97 triliun tersebut.
Terkait aset eks BPPN, pemerintah membentuk unit akuntansi. Unit ini mencatat dan melaporkan aset eks BPPN. Inventarisasi dan penilaian kembali aset eks BPPN dengan hasil sebesar Rp 26,36 triliun, US$ 232,63 juta, JPY 9,6 juta, dan DM 500 ribu.
Jumlah dan nilai sisa aset eks BPPN tersebut dapat berubah karena pembayaran utang, penjualan aset melalui lelang, dan tanpa lelang. Bisa juga karena hasil perhitungan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Jaminan Kewajiban Pemegang Saham (JKPS) obligor.
Sabtu, 30 Januari 2010
Wujudkan Kawasan Industri di Labuhan Angin, Tapteng Sediakan Lahan Gratis
Pemkab Tapteng terus berusaha mewujudkan pembangunan kawasan industri di Desa Labuhan Angin, Kecamatan Tapian Nauli. Setelah usulan Bupati Tapteng Drs Tuani Lumbantobing agar dibangun unit 3 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Labuhan Angin, disetujui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Pemkab Tapteng pun menyediakan lahan gratis bagi siapa saja yang ingin berinvestasi di kawasan industri tersebut
Persetujuan SBY untuk penambahan satu unit PLTU Labuhan Angin berkapasitas 3x115 megawatt merupakan angin segar bagi Tapteng untuk mewujudkan pembangunan kawasan industri di Labuhan Angin. Bupati Tapteng Drs Tuani Lumbantobing MSi melalui Kabag Humas Pemkab Tapteng Drs Rudolf Sihotang MSi kepada METRO di Pandan, Jumat (29/1) berharap, penambahan 1 unit PLTU Labuhan Angin dapat segera diwujudkan, sehingga pembangunan kawasan industri dapat terealisasi.
"Dalam pengajuan penambahan unit 3 PLTU Labuhan Angin, Pemkab Tapteng dalam hal ini bupati sudah membicarakannya dengan pihak CMEC (China National Machinery and Equipment Import and Export Corporation) selaku investor yang mengerjakan PLTU Labuhan Angin unit 1 dan 2. Dimungkinkan dapat dibangun 1 unit lagi pembangkit dengan ketersediaan lahan. Dan pihak CMEC juga menyatakan bersedia mengerjakan penambahan 1 unit lagi," jelas Rudolf.
Dikatakannya, Bupati Tapteng memang menyampaikan usulan penambahan 1 unit PLTU kepada Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Syamsul Arifin SE secara tertulis maupun lisan, dan ternyata direspon baik.
"Bukti respon yang baik, Gubsu telah menyampaikan langsung usulan penambahan 1 unit lagi di PLTU Labuhan Angin kepada presiden pada peresmian PLTU secara teleconference. Dan dalam waktu ini, bupati akan melakukan ekspos rencana penambahan 1 unit lagi di PLTU Labuhan Angin berkapasitas 3x115 megawatt ke pemerintah pusat di Jakarta," terangnya.
Menurut Rudolf, dalam mempersiapkan penambahan 1 unit pembangkit di PLTU Labuhan Angin, Pemkab Tapteng telah menyedia lahan sesuai yang dibutuhkan, di samping penyediaan lahan untuk kawasan Industri bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Tapteng.
"Kita berharap dengan persiapan yang Pemkab lakukan, maka penambahan 1 unit pembangkit lagi di PLTU Labuhan Angin dapat segera terwujud, sehingga Kabupaten Tapteng dapat menjadi salah satu daerah sumber energi listrik, dan dapat menunjang percepatan pembangunan kawasan industri yang sangat potensial bagi investor baik dari dalam maupun luar negeri," tukasnya.
Ditambahkan Rudolf, selain mengajukan penambahan 1 unit pembangkit di PLTU Labuhan Angin, dalam rangka menarik investor untuk menanamkan modalnya di Tapteng,. Pemkab telah menyediakan lahan gratis yang sangat mencukupi untuk kawasan industri bagi investor yang berminat.
"Hal ini dilakukan Pemkab Tapteng untuk menarik para investor agar mau menanamkan modalnya. Sehingga pembangunan kawasan industri yang diharapkan dapat memajukan perekonomian Tapteng, dapat segera terwujud," tandasnya.
Jumat, 29 Januari 2010
Resmikan PLTU Labuhan Angin via Teleconference dari Banten
SBY Setuju Tambah 1 Unit PLTU
TAPTENG-METRO; Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyambut baik usulan penambahan satu unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Labuhan Angin.
Itu merupakan usulan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Tuani Lumban Tobing yang disampaikan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Syamsul Arifin, saat teleconference dengan Presiden SBY, dalam rangka peresmian PLTU Labuhan Angin, Kamis (28/1).
More










