ilustrasi |
Kuasa Hukum Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019 tersebut mengaku tak akan mengemohi jika nanti memang ditawarkan masuk kabinet oleh Jokowi.
“Saya sendiri enggak mengajukan apa-apa. Cuma saya pikir kalau misalkan diminta, mungkin saya tidak menolak. Karena saya melihat banyak sekali masalah yang harus ditangani,” ucap Yusril.
Masalah-masalah itu disebut Yusril terlewatkan selama pemerintahan SBY. Menjadi genap 10 tahun dengan pemerintahan Jokowi. Yusril terdorong kuat untuk menyelesaikan persoalan seperti yang paling pokok disoroti Yusril adalah kepastian hukum dan harmonisasi hukum.
“Berantakan betul,” kata Yusril, dikutip dari Kompas (18/7/2019).
Yusril menilai, kepastian hukum yang buruk ini menyebabkan sistem hukum di Indonesia jadi carut marut. Oleh sebab itu, untuk pertanyaan posisi apa yang cocok di kabinet untuk membenahi persoalan hukum di Indonesia, Yusril menjawab ada di pos Menteri Hukum dan HAM. (sumber)
0 komentar :
Posting Komentar