Sumatera Utara mendapatkan peringkat pertama dan berhak mendapatkan penghargaan berprestasi dari menteri Keuangan RI atas kinerja ekonomi, keuangan dan kesejahteraan.
Kepala Dinas Kominfo Pemprov Sumut Eddy Syofian menjelaskan pemberitahuan ini telah diterima Gubsu berdasarkan Surat Menkeu Nomor 5.386/MK/7/2009 tanggal 27 Oktober 2009 yang menguraikan bahwa penghargaan berprestasi ini didasarkan kriteria kinerja keuangan, kriteria ekonomi dan kesejahteraan.
“Dijadwalkan Gubsu Syamsul Arifin akan menerima penghargaan prestasi tersebut dari menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati di gedung Departemen Keuangan RI di Jakarta Senin (2/11) malam,” kata Eddy dalam siaran persnya kepada Waspada Online malam ini.
Dijelaskannya, penghargaan dimaksud dijadwalkan diserahkan menteri bersama delapan gubernur lainnya yaitu gubenur Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Selatan dan Kepulauan Riau.
Sementara itu 46 dari 524 kabupaten dan kota di Indonesia juga akan menerima penghargaan ini, dari Sumut terdapat tiga kabupaten dan kota masing-masing Simalungun, Labuhanbatu dan kota Binjai.
Menurut informasi dari pihak Depkeu kriteria Sumut masuk peringkat pertama dari sembilan provinsi berdasarkan kriteria kinerja keuangan antara lain pendapatan asli daerah (PAD) Sumut naik rata-rata di atas nasional dalam tiga tahun terakhir masing-masing tahun 2006 naik 12,87%, 2007 naik 9,80% dan 2009 naik 32,19%.
Selanjutnya proses penetapan Perda APBD diterima oleh pemerintah pusat mulai APBD 2009, P-APBD 2009 dan APBD 2010 tepat waktu sesuai Permendagri Nomor 13 tahun 2006. Bahkan se-Indonesia APBD 2010 Sumut nomor tercepat nomor tiga.
Sedangkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2008 naik dua tingkat menjadi memperoleh Opini Wajar dengan Pengecualian (OWP) dari tiga tahun sebelumnya pada peringkat terendah (disclaimer).
Eddy Syofian menjelaskan dalam kriteria ekonomi dan kesejahteraan pertumbuhan ekonomi Sumut tahun 2009 sebesar 6,39% sementara nasional 5,9%, indeks pembangunan manusia (IPM) urutan ke-8 nasional sebesar 72,8 sedangkan nasional 70,59.
Inflasi 10,72% Sumut tahun 2008 di bawah rata-rata nasional 11,06%, tingkat pengangguran 8,25% atau 51.000 pengangguran sedangkan nasional 10,20%, tingkat kemiskinan 12,56% sedangkan nasional 15,42%.
“Dengan penghargaan ini tentunya akan memacu bikrokrasi dan masyarakat termasuk kabupaten dan kota untuk terus mempertahankan iklim kindusif, mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik serta tumbuhnya kebersamaan dan sinergitas provinsi dengan kabupaten dan kota untuk menggerakkan perekonomian Sumut,” sebutnya.
Diakui Eddy Syofian keberhasilan ini juga merupakan peran cukup besar dari DPRD Sumut yang secara bersama-sama dengan eksekutif merancang, merumuskan dan membahas APBD sehingga tepat waktu.
Kepala Dinas Kominfo Pemprov Sumut Eddy Syofian menjelaskan pemberitahuan ini telah diterima Gubsu berdasarkan Surat Menkeu Nomor 5.386/MK/7/2009 tanggal 27 Oktober 2009 yang menguraikan bahwa penghargaan berprestasi ini didasarkan kriteria kinerja keuangan, kriteria ekonomi dan kesejahteraan.
“Dijadwalkan Gubsu Syamsul Arifin akan menerima penghargaan prestasi tersebut dari menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati di gedung Departemen Keuangan RI di Jakarta Senin (2/11) malam,” kata Eddy dalam siaran persnya kepada Waspada Online malam ini.
Dijelaskannya, penghargaan dimaksud dijadwalkan diserahkan menteri bersama delapan gubernur lainnya yaitu gubenur Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Selatan dan Kepulauan Riau.
Sementara itu 46 dari 524 kabupaten dan kota di Indonesia juga akan menerima penghargaan ini, dari Sumut terdapat tiga kabupaten dan kota masing-masing Simalungun, Labuhanbatu dan kota Binjai.
Menurut informasi dari pihak Depkeu kriteria Sumut masuk peringkat pertama dari sembilan provinsi berdasarkan kriteria kinerja keuangan antara lain pendapatan asli daerah (PAD) Sumut naik rata-rata di atas nasional dalam tiga tahun terakhir masing-masing tahun 2006 naik 12,87%, 2007 naik 9,80% dan 2009 naik 32,19%.
Selanjutnya proses penetapan Perda APBD diterima oleh pemerintah pusat mulai APBD 2009, P-APBD 2009 dan APBD 2010 tepat waktu sesuai Permendagri Nomor 13 tahun 2006. Bahkan se-Indonesia APBD 2010 Sumut nomor tercepat nomor tiga.
Sedangkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2008 naik dua tingkat menjadi memperoleh Opini Wajar dengan Pengecualian (OWP) dari tiga tahun sebelumnya pada peringkat terendah (disclaimer).
Eddy Syofian menjelaskan dalam kriteria ekonomi dan kesejahteraan pertumbuhan ekonomi Sumut tahun 2009 sebesar 6,39% sementara nasional 5,9%, indeks pembangunan manusia (IPM) urutan ke-8 nasional sebesar 72,8 sedangkan nasional 70,59.
Inflasi 10,72% Sumut tahun 2008 di bawah rata-rata nasional 11,06%, tingkat pengangguran 8,25% atau 51.000 pengangguran sedangkan nasional 10,20%, tingkat kemiskinan 12,56% sedangkan nasional 15,42%.
“Dengan penghargaan ini tentunya akan memacu bikrokrasi dan masyarakat termasuk kabupaten dan kota untuk terus mempertahankan iklim kindusif, mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik serta tumbuhnya kebersamaan dan sinergitas provinsi dengan kabupaten dan kota untuk menggerakkan perekonomian Sumut,” sebutnya.
Diakui Eddy Syofian keberhasilan ini juga merupakan peran cukup besar dari DPRD Sumut yang secara bersama-sama dengan eksekutif merancang, merumuskan dan membahas APBD sehingga tepat waktu.
0 komentar :
Posting Komentar