Sosialis Eropa Minta Partai CHP Turki Berubah

PARLEMEN Eropa dari kelompok Aliansi Progresif untuk Sosialis dan Demokrat, menghimbau partai oposisi Republican People’s Party (CHP) Turki itu untuk fleksibel, berubah dan memodernisasi diri.

"Semua partai membutuhkan penyesuaian dengan kondisi dan situasi baru," kata Hannes Swoboda, Presiden kelompok itu, sebagaimana dikutip dari Hurriyet Daily News, Kamis (16/5).

Partai CHP yang menjadi oposisi di parlemen Turki ini, merupakan partai tertua sejak didirikan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Saat ini Turki dipimpin Justice and Development Party (AKP). Kelemahan CHP dan kelompok sekuler lainnya adalah, tidak fleksibel menyikapi meningkatnya kekecewaan publik kepada mereka, yang berujung pada simpati kepada pihak kompetitor.

Kelompok sekuler yang memerintah saat itu terjebak dalam kekakuan memainkan 'strategi tensi' politisasi ideologi kemalisme dengan hanya mengandalkan modus stigmaisasi pihak lawan sebagai anti kemalisme. Kekakuan politik dan mekanisme maupun desepsi yang hanya begitu-begitu saja pada momen pemilihan umum untuk menjudge atau penghakiman pihak lawan ternyata tidak mendulang simpati.

Sekali dua kali, metode ini berhasil, namun untuk yang ke sekian kali, tanpa inovasi dan feksibilitas, cara ini malah menghina logika dan kecerdasan publik dan hasinya malah mengarahkan pemilih mendukung AKP, yang menjadi korban stigma itu. Walaupun hampir semua perangkat negara, termasuk militer sudah digunakan men-justifikasi kebijakan itu.

Dan lebih ekstrim lagi, saat AKP sudah memerintahpun, masih ada yang menstigma 47 persen pemilih Turki yang memilih AKP sebagai, misalnya, fundamentalis dan sisanya simpatisan. Jualan yang kaku seperti ini tidak laku lagi. Pada saat kontestasi ini memanas, tahun 1999, Eropa dan AS malah melihat ada yang aneh dalam liberalisme seperti itu, seperti adigium 'ada dusta di antara kita' sesama negara penganut demokrasi.

Tidak heran, saat Merve Safa Kavakçi, politisi Virtue Party yang dibubarkan dan lahir kembali sebagai AKP, didiskriminasi di parlemen bahkan tragisnya dicabut kewarganegaraannya, pengadilan Eropa malah membelanya. European Court of Human Rights tahun 2007 melihat itu sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Amerika serikat juga membela hafizah lulusan Universitas Harvard ini. Dia malah menjadi dosen tamu di berbagai negara dan mendapat berbagai penghargaan seperti World's Most Influential 500 Muslims serta "Women of Excellence" oleh lembaga AS seperti NAACP dan GWU tahun 2004.

Saat ini, dalam parlemen Eropa, AKP telah menjadi observer pada kelompok The European People's Party (EPP) yang beraliran tengah-kanan dan didirikan pertama sekali untuk Kristen Demokrat itu.

Partai yang mengisi kelompok ini antara lain German Christian Democratic Union (CDU), French Union for a Popular Movement (UMP), Italian People of Freedom (PdL), Spanish People's Party (PP), Polish Civic Platform (PO) dan lain-lain.

Stigmaisasi itu telah membuah CHP kalah beberapa kali, walaupun mereka telah berusaha membabi buta menstigma lawan politiknya sebagai tidak nasionalis atau tidak patriotis.

Bahkan dalam patriotismepun, fleksibilitas sangat dibutuhkan untuk memperkuat kelangsungan eksistensi negara. Dalam artikel In Defense of "Moderate Patriotism", Stephen Nathanson menulis di Chicago Journal (1989) mengenai benturan antara patriotisme ekstrimis dengan patriotisme moderat yang lebih feksibel dan dianggap tidak asli.

"Saya telah menyatakan bahwa ini adalah kesalahan, dan saya membela sikap patriotik moderat sebagai salah satu yang membuat kompatibel antara tuntutan kesetiaan nasional dan persyaratan moralitas yang universal," katanya.

Buku Perpetuating Patriotic Perceptions: The Cognitive Functions of the Cold War, Hal 46, terbitan Greenwood Publishing Group, Matthew S Hirshberg penulisnya, menjelaskan strategi yang felksibel yang diterapkan Amerika Serikat dalam memenangkan kontestasi dengan Uni Sovyet.

"Faktanya, fleksibilitas dalam kadar tertentu dalam skema Perang Dingin berperan penting atas keberlangsungan jangka panjang skema patriotisme Amerika, dan memelihata dukungan publik atas kebijakan-kebijakan Perang Dingin," katanya.

Tidak jarang, kegagalan partai menggunakan strategi tensi yang tidak fleksibel, dengan mendestabilitasi ketertiban umum untuk mentabilkan tatanan politiknya, malah mengancam persatuan negara. Eranga Jayawardena, penulis Sri Lanka, mengkritik negaranya yang memainkan atau membiarkan permainan strategi tensi yang kaku dan dapat berpengaruh pada keutuhan kesatuan negara.

"Kesatuan negara harus menjadi prioritas utama," katanya dalam artikel Strategy of Tension versus National Unity di situs groundviews.org, (21/4)

Dalam konteksk politik di Sudan, Omar al-Bashir terlihat lebih sibuk mengatur strategi tensi membungkam lawan politiknya sehingga politik, kekuatan dan stabilitas dalam negeri menjadi terbelah. Kekakuan strategi ini menjadi kelemahan yang melengkapai kelemahan militer dan diplomasi yang dimanfaatkan oleh elemen internal untuk mendukung separatis men-disintegrasi negara itu, menjadi Sudan dan Sudan Selatan.

Untunglah strategi tensi dan permainan stigmaisasi di Turki tidak sampai membuat beberapa wilayah negara itu terdisintegrasi, misalnya, isu etnis Kurdi, oleh kalangan sakit hati. walaupun begitu, partai AKP juga dapat kalah bila tidak fleksibel suatu saat. Dalam konteks realitas politik, apapun partainya, pemenang pada pemilu berikutnya di Turki adalah pihak yang paling jitu strateginya.

Dalam koridor konstitusi negara, rakyat hanya menginginkan peningkatan kesejahteraan dari negara yang makmur. Semuanya hanya dapat diujudkan oleh partai yang kokoh dan dapat survive menghadapi jaman. Fleksibilitas dibutuhkan untuk survie di beberapa lini, baik oleh pengusaha, perusahaan maupun partai untuk tetap eksis dan memenangkan kontestasi.

"Alasannya adalah, 'menghina Ataturk' tetap menjadi sebuah tindak pidana di Turki. Setelah menyebut Ataturk sebagai 'diktator,' wartawan Turki Nagehan Alci dan Ahmer Altan menghadapai tuntutan atas 'penghinaan Ataturk,' sebuah tindak kriminal yang dapat dihukum enam tahun penjara," tulis EurasiaNet, 20 Juni 2012, mengenai pemerintahan AKP yang tetap teguh memegang konsep Kemalisme.

Permintaan Hannes Swoboda di atas itu menjadi sindiran kepada partai-partai di Turki, yang oposisi maupun sebaliknya, agar fleksibel dan tidak kaku melihat perkembangan jaman. "Untuk itu, menurut pandangan saya dan kelompok kami, kita membutuhkan CHP yang moderen dan progressif. Mungkin tidak lagi terikat dengan masa 20 tahun yang lalu, tapi dengan harmonitas untuk kondisi saat ini. Apa yang kita butuhkan saat ini adalah mengadopsi atitud moderen," katanya.

Share on Google Plus

About Redaksi

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar :